Kota Jambi, Salimbai.id – Wali Kota Jambi Dr.dr H. Maulana, M.K.M, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E.,M.A, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Jambi dengan agenda mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025 pada sidang bersama MPR, DPR dan DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Paripurna berlangsung di Ruang Swarna Bhumi Gedung DPRD Kota Jambi yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, didampingi Wakil Ketua I M Yasir, Wakil Ketua II Jefrizen, serta Wakil Ketua III Naim.
Usai dibuka secara resmi oleh ketua DPRD kota Jambi, paripurna DPRD kota Jambi dilanjutkan dengan mengikuti Sidang MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI mendengarkan Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yang berlangsung di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta disiarkan secara langsung melalui kanal TV Parlemen.
Mengawali pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo menyampaikan kilas balik pencapaian dari seluruh pemimpin Republik Indonesia terdahulu. Dimulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.
“Seluruh Presiden sebelum saya bersama Pemerintah yang mereka pimpin telah berusaha mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita yaitu Negara Merdeka, Berdaulat, Adil dan Makmur yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Negara yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia,” ujarnya.
“Tujuan kita Merdeka adalah untuk Merdeka dari kemiskinan, kelaparan dan penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri dikaki kita sendiri, harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, karena Negara kita diberikan karunia dengan terbentangnya Sumber Daya Alam yang melimpah. Serta ini turut menjadi tantangan bagaimana kita mengelola kekayaan alam kita agar cita-cita kemerdekaan bangs Indonesia dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tambah Prabowo.
Selanjutnya, dalam laporan kinerja Pemerintah yang dirinya pimpin bersama Wakil Presiden Gibran, Prabowo mengatakan ekonomi RI tetap tumbuh sebesar 5,12 persen meskipun perekonomian global terguncang karena dipicu kebijakan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
“Di tengah perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5,12 persen dan pakar meyakini ini akan terus mengalami peningkatan di saat yang akan datang,” katanya.
Ia juga mengapresiasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah membangun sistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tujuh bulan ini yang telah meyasar terhadap 20 juta orang. Dan ini sekaligus merupakan intervensi Pemerintah dalam memperbaiki gizi bagi anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Negara Brasil butuh belasan tahun untuk capai 40 juta makan gratis. Sedangkan kita harus akui negara kita punya kemampuan, bila ada kehendak, banyak yang bisa kita kerjakan bersama untuk mencapai target 82 juta anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui menikmati program Makan Bergizi Gratis,” ucap Prabowo.
Terhadap Pangan dan kesejahteraan Petani.
Dalam Pemerintahan Prabowo – Gibran Pemerintah telah bekerja keras untuk memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektar lahan sawah baru yang terletak diseluruh penjuru Indonesia. Seperti Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Wilayah Sumatera hingga Papua. Selain itu, juga dilakukan intervensi produksi pangan di Desa-Desa, menyalurkan banutna pupuk dan peralatan pertanian langsung kepada para Petani, serta meningkatkan harga beli gabah yang saat ini 6.500 rupiah agar petani sebagai produsen dapat menikmati keuntungan yang berarti. Yang saat ini telah berdampak terhadap stok cadangan beras Nasional RI lebih dari 4 juta ton dan pertama kali setelah puluhan tahun Indonesia bisa kembali mengekspor beras.
Terhadap penanggulangan kemiskinan.
Bersama Kabinet Merah Putih dalam Pemerintahan Prabowo – Gibran telah membentuk sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan memastikan setiap program Pemerintah untu masyarakat miskin tepat sasaran dengan melakukan pendekatan secara holistik dan menyeluruh agar angka kemiskinan ekstrem segera turun ke 0 persen dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Dalam memutus rantai kemisikinan melalui pendidikan.
Pembentukan Sekolah Rakyat merupakan langkah Pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan absolut, yang tahun ini pendiriannya baru ada 100 sekolah di Indonesia. Dan diperuntukkan untuk meraka yang berada pada Desil terendah agar dapat menikmati kualitas pendidikan yang baik.
Selain itu, juga telah dibangun Sekolah-Sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang SAINS yang dinamakan Sekolah Unggul Garuda yang ditargetkan ada 20 dan 80 Sekolah bertransformasi memanfaatkan apa yang telah ada. Serta melakukan penambahan terhadap SMA Nusantara terintegrasi diseluruh plosok Negeri dan menambah fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia untuk mengejar ketertinggalan.
Mempercepat Hilirisasi Sumber Daya Alam dan Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas.
Pemerintah telah bekerjasama dengan DPR RI yang disebut badan pengelola investasi atau Danantara Indonesia yang mengelola aset lebih dari 1 triliun dolar.
Dalam bidang Kesehatan.
Telah membangun sistem Kesehatan yang lebih adil dan merata melalui pengecekan Kesehatan gratis yang saat ini telah dimanfaatkan lebih dari 18 juta warga Indonesia. Serta peningkatan layanan Kesehatan di 66 Rumah Sakit tersebar di 66 Kabupaten/Kota. Dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis Internasional.
Terhadap Pemerataan Ekonomi.
Pemerintah telah membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan perekonomian desa, menjual bahan pokok bersubsidi, serta menyediakan akses protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau yang juga berdampak terhadap terbukanya jutaan lapangan kerja.
Dalam Menjaga pertahanan NKRI.
Tahun ini akan dibentuk 6 Komando Daerah Militer baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, 3 Komando Angkatan Udara, 1 Komando Operasi Udara, 6 Grup Komando Pasukan khusus, 20 brigade territorial pembangunan, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalyon Territorial Pembangunan, 5 Batalyon Infanteri Marinir dan 5 Batalyon Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat.
Dalam pidatonya itu, Presiden Prabowo turut menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk membangun Republik Indonesia secara bersama-sama.
“Kita semua harus berkontribusi dalam pembangunan Indonesia melalui konsep dimana seluruh lapisan bergerak dalam satu kesatuan yang mempunyai masing-masing peranan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia yang merupakan masalah besar bangsa saat ini.
“Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan birokrasi pemerintahan. Ada di BUMN-BUMN kita, BUMD-BUMD kita, ini bukan fakta yang harus kita tutupi,” tegasnya.
“Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan. Saya disumpah melaksanakan perintah UUD Republik kita, saya tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua Lembaga, baik eksekutif maupun pemerintah,” lanjut Prabowo.
Mengakhiri pidatonya, Prabowo menekankan terbuka dengan semua kritik, koreksi dan pengawasan.
“Saya juga minta dari koalisi kita tetap berani mengawasi dan mengkoreksi. Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum dan tidak boleh ada yang merasa tidak bisa diperiksa,” tekannya.
“Saya percaya dengan kita bersatu dan bergotong royong kita bisa mencapai demokrasi yang sesuai dengan budaya kita, insya allah Indonesia akan semakin kuat dan rakyat akan Sejahtera. Sesuai dengan tema tahun ini ‘Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju’,” pungkas Presiden RI Prabowo Subianto.
Sementara itu, usai mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden RI, dalam keterangannya, Wali Kota Maulana menyampaikan sangat mendukung seluruh program prioritas yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan telah diselaraskan dengan program-program Pemerintah Kota Jambi dal visi Kota Jambi Bahagia.
“Yang pertama ada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat alhamdulillah di kota Jambi sudah berjalan. Kemudian program pro rakyat yaitu Koperasi Merah Putih turut kami jalankan dan sukseskan,” ujar Maulana.
Maulana juga jelaskan, banyak program Pemkot Jambi yang telah berjalan, dan selaras dengan apa yang diucapkan oleh Presiden RI dalam pidato kenegaraannya.
“Seperti Jaminan Kesehatan kita telah mengcover seluruh masyarakat Kota Jambi untuk mendapatkan BPJS Kesehatan, kemudian kelompok rentan, Pekerja Harian Lepas, para Ketua RT dan Petugas Keagamaan kita sudah masukan terhadap Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan. Serta dalam bidang pendidikan kita juga sudah memberikan beasiswa kepada 2000 siswa/i. Ini adalah bagian-bagian yang sangat linear terhadap program Bapak Presiden Prabowo,” jelasnya.
Dalam konteks memberikan kemudahan bagi masyarakat bertransaksi ekonomi, Maulana juga mengatakan telah mengambil sejumlah kebijakan. Diantaranya adalah melalui BPHTB yang mudah 2*24 jam, serta PBB yang diturunkan.
“Ini semua adalah bagian dari upaya kita dalam mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan tema HUT Proklamasi kita ke-80 ‘Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju’. Selamat Dirgahayu Merdeka,” pungkas Wali Kota Maulana.
Hadir pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Jambi dengan agenda mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025 itu, unsur Forkopimda lingkup kota Jambi, Anggota DPRD Kota Jambi, Sekda Kota Jambi, para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kabag Setda, Camat, Lurah se-kota Jambi, perwakilan Instansi Vertikal, Partai Politik, Forum Ketua RT, Lembaga, Ormas, serta tamu undangan lainnya. (Adv)
Discussion about this post