Jambi, Salimbai.id – Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Provinsi Jambi menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Polda Jambi terkait rencana aksi unjuk rasa damai pada Senin, 19 Januari 2026, pukul 11.00 WIB hingga selesai, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Aksi tersebut digelar untuk menyoroti dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Meubelair SMP Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari DAK dan APBD dengan nilai anggaran sekitar Rp3,22 miliar.
Ketua Umum AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan, SP, menyoroti sedikitnya 17 dugaan penyimpangan dalam pengadaan meubelair SMP Tahun Anggaran 2024, mulai dari mark-up harga hingga indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dugaan tersebut meliputi penurunan spesifikasi barang di bawah standar, pengurangan jumlah meubelair di banyak sekolah, serta dugaan tekanan terhadap kepala sekolah agar menandatangani Berita Acara Serah Terima meskipun barang tidak sesuai kontrak. Selain itu, ditemukan indikasi pekerjaan fiktif, laporan administrasi yang dimanipulasi, serta pengadaan yang tidak melalui proses lelang transparan.
AWaSI Jambi juga menyoroti adanya dugaan pengondisian dan monopoli vendor, pengaturan lelang, manipulasi dokumen PBJ, hingga dugaan pemberian fee proyek kepada oknum tertentu. Seluruh rangkaian praktik tersebut dinilai sebagai bentuk kolusi, penyalahgunaan wewenang, dan perencanaan yang lalai, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara serta mengarah pada indikasi TPPU.
Menurut informasi yang dihimpun awak redaksi, Kabid SMP Dinas Pendidikan Tanjab Timur, Joko Parmono sedang menjalani pemeriksaan di Polda Jambi.
Dalam aksi tersebut, AWaSI Jambi akan menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
1. Mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membuka seluruh dokumen pengadaan secara transparan.
2. Menuntut pengusutan tuntas dugaan korupsi pengadaan meubelair SMP hingga kepada aktor intelektualnya.
3. Menuntut perlindungan hukum bagi para kepala sekolah yang diduga menjadi korban tekanan dalam penandatanganan dokumen.
4. Mendesak Kepala Bidang SMP untuk mundur dari jabatannya selama proses hukum berjalan di Polda Jambi guna mencegah penghilangan barang bukti dan menghambat proses penyidikan.
AWaSI Jambi menegaskan aksi tersebut akan dilaksanakan secara damai sebagai bentuk kontrol sosial dan berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut secara profesional dan transparan.
AWaSI Jambi juga berencana akan menggelar aksi lanjutan di Polres Tanjung Jabung Timur dan Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur beberapa waktu kedepan. (Red).
Discussion about this post