Ini Alasan Kepala Pukesmas Kebon IX Dilaporkan ke Polisi

SENGETI, Salimbai.id – Beberapa waktu lalu, pegawai Puskesmas Kebon IX Sungai Gelam, Muaro Jambi melaporkan atasannya ke Polisi.

Laporan ini buntut adanya dugaan pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) hingga tunjangan pegawai pada tahun 2023 lalu.

Ya yang dilaporkan si pegawai ini adalah Kepala Puskesmas Kebon IX, berinisial DL.

Pegawai Puskesmas Kebon IX Sungaigelam, Rina Marlina menyebutkan, aksi dugaan pemotongan ini terjadi pada sejak Juni 2022 hingga Agustus 2023 lalu.

Ia pun telah melaporkan hal ini ke Kepolisian lantaran merasa dirugikan. Namun hingga saat ini, diakuinya belum ada tindaklanjut terhadap laporan tersebut.

“Sudah ada sekitar 7 bulan saya melapor tapi belum ada tindak lanjut,” kata dia, saat menemui tim Jambi Independent.

Dijelaskanya, dugaan pemotongan ini menguat, setelah dirinya menerima beberapa bukti struk ataupun kuitansi pembayaran yang tak sesuai.

Seperti kata dia, Dana BOK yang seharusnya diterima olehnya sebesar Rp1,2 juta, hanya diterimanya sebesar Rp780 ribu. Atau dipotong sebanyak 35 persen.

Termasuk diakuinya, pemotongan TPP pegawai Puskesmas Kebon IX sebanyak 55 orang. Hanya saja, yang lain enggan untuk berbicara lebih banyak.

Pegawai ini menyebutkan, Dana BOK, TPP hingga Tukin yang dipotong itu, dengan dalih sebagai biaya administrasi oleh Kepala Puskesmas.

Diduga Potong Dana BOK hingga TPP, Pegawai Puskesmas Kebon IX Sungaigelam Laporkan Atasan ke Polisi

“Saya sudah lapor ke Polres Muarojambi, tapi belum ada lanjutannya,” kata dia.

Padahal kata dia, yang bersangkutan yakni DL telah dipanggil Polisi untuk diperiksa. Namun tak kunjung dilakukan penahanan atau semacamnya.

“Dia (Kapus,red) juga mengintimidasi pegawai lain agar tutup mulut. Saya ada buktinya,” timpalnya.

Informasi terkahir yang diterima oleh pegawai ini, Kepolisian sebutnya masih menunggu hasil audit inspektorat.

“Tapi tetap saja dari Inspektorat juga belum ada tindaklanjut nya. Saya sangat berharap hal ini bisa diungkap sedemikian rupa, agar yang bersangkutan bisa diproses sesuai aturan,” singkatnya. (*/Red)