Pansus 1 DPRD Jambi Desak Pemprov Tegur Direktur BUMD yang Mangkir dari Rapat Percepatan PI 10% Migas

JAMBI, Salimbai.id – Panitia Khusus (Pansus) 1 Participating Interest (PI) 10% Migas DPRD Provinsi Jambi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan Tim Percepatan untuk menegur Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk pemerintah daerah karena tidak hadir dalam rapat.

“Pansus meminta Tim Percepatan menegur Direktur PT JII selaku BUMD yang ditunjuk oleh Pemda. Kehadiran dalam rapat Pansus sangat penting agar kerja sama dapat berjalan efektif. Kami tidak ingin lagi melihat ketidakhadiran direktur ke depannya,” ujar Ketua Pansus 1, Abun, Minggu (23/3/2025).

Abun menegaskan bahwa setelah dua hari berturut-turut menggelar rapat dengan Tim Percepatan PI 10%, Pansus 1 akan kembali mengundang seluruh pihak terkait satu minggu setelah Lebaran untuk membahas perkembangan terbaru.

“Kami ingin menyinkronkan regulasi yang selama ini terputus. Kami juga telah berkoordinasi dengan DPR RI dan berencana menggelar rapat dalam waktu dekat guna mencapai kesepakatan bersama,” katanya.

Kesepakatan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Tim Percepatan dan BUMD yang ditunjuk untuk melakukan konsultasi langsung ke Kementerian ESDM RI agar proses PI 10% dapat segera terealisasi.

“Kita tidak punya waktu untuk bersantai. Jika ini berhasil, Pemprov Jambi dan daerah penghasil akan memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat Jambi,” tegas Abun.

Ia juga menyoroti kurangnya pemahaman daerah penghasil migas terhadap mekanisme PI 10% akibat komunikasi yang kurang optimal.

“Di sinilah peran Tim Percepatan sangat penting. Komunikasi harus lebih intensif agar tidak ada kesenjangan informasi. Jangan sampai banyak pihak yang masih belum memahami mekanisme ini,” katanya.

Abun juga mengungkapkan bahwa beberapa blok migas bahkan telah menawarkan skema PI 10% sebanyak dua kali. Namun, lambannya respons dari pihak terkait menyebabkan penawaran tersebut kadaluarsa.

“Hal ini sangat disayangkan. Jika prosesnya dikelola dengan serius, seharusnya masyarakat Jambi sudah lama merasakan manfaat PI ini,” pungkasnya. (Adv)